"Makanya, saya dari awal minta KPK kawal Munas Golkar," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Agung mengaku sudah mendapatkan laporan langsung soal adanya praktik bagi-bagi uang dari calon ketua umum kepada pengurus dewan pimpinan daerah yang akan menjadi peserta Munas. Namun, Agung belum mau mengungkapkannya.
"Saya dan Pak Aburizal sudah rela tak maju lagi di Munas. Saya sesalkan kalau politik uang sampai benar-benar terjadi," ujarnya.
Untuk menghindari praktek politik uang ini, Agung pun mendorong agar Munas mendatang tak lagi menggunakan surat dukungan.
(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)
Dalam Munas Bali yang digelar akhir 2014 lalu, bakal calon harus mengantongi surat dukungan minimal 30 persen dari 529 suara DPD I dan II serta organisasi sayap Golkar.
Dalam Munas mendatang, Agung menyarankan agar dukungan 30 persen itu diganti dengan voting tertutup langsung di lokasi Munas.
"Dukungan harus diberikan di kotak suara secara tertutup, baik ketika penjaringan bakal calon maupun pemilihan calon," ujarnya.
Sebelumnya, isu politik uang disuarakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid. Menurut dia, ada pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan.
(Baca: Hindari Politik Uang, Agun Usul Munas Golkar Tak Pakai Surat Dukungan)
"Pengakuan DPD II dia dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungiKompas.com, Kamis (18/2/2016).
Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam.
Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. Salah satunya, DPD I dan II Golkardalam menerima sosialisasi dari Caketum, juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.
0 comments :
Post a Comment